LHOKSEUMAWE – Sengketa jual beli saham PT BPRS Rahmah Hijrah Agung (RHA) Lhokseumawe senilai Rp1,54 miliar berujung laporan polisi. Zulkifli Abubakar melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur Utama Muhammad Zahri, Syamaun Risyad, dan notaris T. Dhiaul Aqbar ke Polres Lhokseumawe atas dugaan penipuan.
Kuasa hukum Zulkifli, Hj. Tri Atnuari, menjelaskan persoalan bermula dari kesepakatan pembelian sebagian saham milik kliennya oleh Syamaun Risyad pada 7 November 2025 dengan nilai transaksi Rp1,54 miliar.
Dalam kesepakatan tersebut, Zulkifli disebut diminta mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama. Pengunduran diri itu kemudian dilakukan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) digelar pada 28 November 2025.
Namun, menurut Tri, pembayaran atas pembelian saham tersebut tidak pernah terealisasi. Padahal, kliennya disebut telah menandatangani dokumen jual beli saham pada 8 Desember 2025.
Tri menyebut Syamaun tidak hadir untuk menandatangani akta jual beli saham di hadapan notaris sehingga proses transaksi tidak tuntas.
Persoalan semakin rumit setelah nama Zulkifli tidak lagi tercantum sebagai Komisaris Utama dalam perubahan profil perusahaan pada Mei 2026. Sementara itu, saham miliknya senilai Rp3,54 miliar disebut masih tercatat di perusahaan.
Selain persoalan saham, Zulkifli juga mengklaim belum menerima honor Komisaris Utama sebesar Rp6.423.500 per bulan untuk periode April hingga September 2026. Total honor yang diklaim belum dibayarkan mencapai Rp38.541.000.
“Kami menuntut pengembalian saham sebesar Rp3.540.000.000. Persoalan ini sudah kami laporkan ke Polres Lhokseumawe dan sekarang masih dalam proses,” ujar Tri dalam konferensi pers.
Laporan tersebut tercatat dalam STPL Polres Lhokseumawe Nomor STPL/358/X/2026/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2026. Sebelum membuat laporan, pihak Zulkifli mengaku telah melayangkan dua kali somasi kepada pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, Muhammad Zahri, Syamaun Risyad, dan notaris T. Dhiaul Aqbar belum memberikan keterangan terkait laporan tersebut.
MawartaNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Perkara tersebut masih dalam proses penanganan kepolisian. Dugaan penipuan yang dilaporkan belum merupakan kesimpulan hukum dan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.













