Dengan realisasi pendapatan Rp35,72 triliun atau 83,52% dari target dan belanja Rp62,30 triliun atau 86,35% dari pagu, APBN menjadi motor utama pemulihan ekonomi daerah.
Dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (19/12), Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra menjelaskan bahwa meskipun pendapatan turun 3,10% dibanding tahun lalu, belanja negara tumbuh 10,24%, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program prioritas dan pemerataan ekonomi.
Pendapatan Negara: Pajak Masih Mendominasi
Pendapatan negara di Sumut berasal dari:
Pajak: Rp30,63 triliun (83,35% target), terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp10 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,1 triliun.
Kepabeanan dan Cukai: Rp2,32 triliun, meski mengalami penurunan akibat stagnasi harga crude palm oil (CPO).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp2,75 triliun (130,82% target), dengan kontribusi utama dari layanan pendidikan, kesehatan, dan paspor.
Belanja Negara: Prioritas pada Pembangunan dan Pemerataan
Realisasi belanja sebesar Rp62,30 triliun diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Beberapa komponen utama meliputi:
Belanja Pemerintah Pusat: Untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Transfer ke Daerah (TKD): Rp41,44 triliun (93,10% target), dengan Dana Desa mencapai Rp4,62 triliun atau 97,75% dari pagu.
Selain itu, belanja juga mendukung sektor usaha kecil melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp14,72 triliun kepada 252.500 debitur dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp774,94 miliar.
Tantangan dan Proyeksi Ekonomi 2024
Meskipun menghadapi tantangan global, seperti ketidakstabilan geopolitik dan harga komoditas, kinerja APBN Sumut tetap positif.
Penerimaan pajak mencerminkan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan, sementara belanja diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Dengan konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali, ekonomi Sumatera Utara diproyeksikan tetap stabil hingga akhir 2024,” ujar Arridel Mindra.
APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan program pemerintah di tengah dinamika ekonomi global. (Subekti)
